JAKARTA, KOMPAS.com--Anggota Komisi X DPR Tubagus Dedy Gumelar mengatakan pemerintah harus menjaga bisnis bioskop dari serbuan pemain asing, karena jika diperbolehkan membuka bioskop, maka mereka pasti akan membawa filmnya sehingga film nasional makin tersisih.

"Bioskop tidak boleh menjadi alat propaganda budaya asing," kata Tubagus Dedy Gumelar kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Seperti ditulis situs Screen Daily, raksasa dari Korea Selatan, Cheil Jedang CGV dan Lotte Mart, berniat untuk membuka bioskop di Indonesia namun masih terkendala aturan Daftar Investasi Negatif (DNI).

CJ CGV dan Lotte Cinema dua raksasa dunia hiburan asal Korea Selatan yang berniat menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk budaya Korea. Belum lama ini kedua perusahaan tersebut berhasil membangun bioskop di Vietnam.

Menurut Dedy Gumelar, yang sapaan akrabnya adalah Miing, bisnis bioskop tidak sama dengan investasi di bidang lain, karena melalui bioskop budaya asing akan leluasa masuk dan mempengaruhi karakter kebudayaan Indonesia.

"Mau CJ, Lotte Cinema, atau siapa pun, sejauh berpotensi merusak perkembangan kebudayaan Indonesia, saya menolak dengan keras," kata Anggota Dewan yang biasa dipanggil Miing Bagito ini.

Miing sangat setuju jika pemain lokal sendiri yang mengembangkan biskop di Indonesia. "Saya pernah baca di media bahwa MNC dan Para Group akan bermitra dengan Blitz Megaplex untuk menambah jaringan biskop. Kalau ini saya dukung penuh," katanya.

Ia menambahkan, tidak ada sejarahnya sebuah negara hancur karena krisis ekonomi, tetapi kalau budaya sebuah negara sudah hancur, maka  akan hancurlah negara itu.

"Sekarang saja, dengan serbuan K-pop, banyak gaya rambut remaja-remaja kita yang meniru artis-artis Korea, apalagi jika film Korea punya bioskop sendiri di Indonesia," tegasnya.

Peringatkan BKPM

Miing mengaku sering mengingatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar berhati-hati terhadap investasi asing terutama yang berpotensi merusak karakter budaya bangsa.

"Yang akan hancur bukan hanya karakter budaya bangsa, melainkan juga para pelaku industri film nasional," katanya.

Untuk itu, Ia  mengajak para pelaku Industri film nasional untuk sama-sama mengembangkan dan menjaga karakter budaya bangsa Indonesia dengan menciptakan film-film yang bermutu.

Lindungi film nasional

Senada dengan Miing, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti melihat saat ini negara berkembang seperti Vietnam dan Indonesia menjadi target empuk bagi produk negara-negara maju yang masuk dengan bungkus globalisasi.

"Saat ini penetrasi asing pintar. ’Entry point’ (titik masuk) mereka melalui film, bioskop, misi pertukaran kebudayaan, hingga ’joint TV channel’. Kita harus waspada betul. Begitu mereka masuk dan kita belum siap, sangat sulit membendungnya," tegas Wiendu.

Ia menambahkan, pemerintah tetap harus cermat dalam menerapkan kebijakan. Dirinya berharap seluruh pemangku kepentingan industri perfilman di Tanah Air lebih mengedepankan kepentingan nasional demi
kemajuan karya anak bangsa, dan tidak hanya mempertimbangan manfaat ekonomi semata.

"Meskipun saat ini industri perfilman kita tengah bergeliat, masih perlu dilindungi dari serbuan film-film asing," katanya.

Untuk memajukan industri perfilman di Tanah Air, ia memandang perlu diberikan lebih banyak lagi pelatihan bagi para insan perfilman nasional, baik dari sisi teknis maupun pengetahuan pemasaran film secara internasional.

Ia mencontohkan, sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang mengupayakan pemberian sertifikasi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pekerja seni Indonesia.