Oleh: Nancy Meinintha Brahmana

Diturunkanlah dari seorang sakti bermarga Brahmana bernama Semegit di Tanah Karo yang indah seorang yang cakap bernama Rakoetta. Semegit berasal dari India mengajarkan pengajaran Hindu ketika hutan-hutan, pegunungan dan bebukitan Tanah Karo masih perawan. Hikmat pengajaran diturunkan turun temurun hingga ke anak cucu, lahirlah Rakoetta pada tanggal 4 Agustus 1914 di Desa Limang, Kecamatan Tiga Binanga, Tanah Karo,Sumatera Utara.

Tahun-tahun perjuangan mulai 1927 kala Rakoetta S. Brahmana tengah bersekolah di Taman Siswa Medan, beliau telah mengikuti gerakan politik di Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai simpatisan. Dilanjutkan sebagai ‘oprichter dan Anggota Pengurus Indonesia Muda cabang Medan sebagai pengurus thn 1930. Sejak 1945 menjadi anggota tetap Partai Nasional Indonesia cabang Tanah Karo. Pergerakan Rakoetta S.B. semakin terlihat jelas bersama teman-teman mendirikan PUSERA (PUSAT EKONOMI RAKYAT) di Karo berdiri, dengan tujuan mengangkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat Karo dan sebagai tempat informasi perjuangan.

Ketika tanah memanggil anaknya untuk berjuang, tiada seorangpun yang dapat menghalang. Pada 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Tanah Karo (sekarang DPRD) Rakoetta menjadi ketua pertama hingga tahun 1946. Pada 13 Maret 1946 KNI Tanah Karo mengadakan rapat di Kuta Gadung, Berastagi dan mengambil keputusan untuk mengangkat Rakoetta S.B sebagai Bupati Karo pertama, yang sebelumnya pemerintahan Karo dipimpin oleh Swapraja (Pemerintahan Sendiri). Akibat kondisi daerah yang tidak menentu, rakyat kesusahan sandang dan pangan maka pada 20 November 1947, Rakoetta S.B. mengeluarkan uang tukar senilai Rp.1000/lembar dengan nomor registrasi No.20490

Rakoetta Sembiring Brahmana memimpin Tanah Karo selama dua periode:
1. Periode 13 Maret 1946 - 16 Agustus 1950 (pengangkatan oleh Komite Nasional Indonesia)
2. Periode 17 Agustus 1950 - 20 Januari 1954 (surat putusan Mendagri 17 Agustus 1950, No. U.P.7/11/2

Selama Rakoetta S.B. menjabat sebagai Bupati Tanah Karo telah terjadi beberapa kali perpindahan pusat pemerintahan kabupaten karena kondisi politik yang belum stabil (pada masa itu terjadi Agresi Militer Belanda 1) sehingga masyarakatpun melakukan tindakan mengungsi ke beberapa tempat di daerah Tanah Karo, serta terjadi pembumihangusan 53 desa Karo dan tidak kurang dari 95 rumah adat. Pertempuran terus menerus terjadi di seluruh front Tanah Karo selama lima bulan terhitung Juli hingga Desember 1947, menurut catatan tidak kurang dari 225 kali dan pertempuran yang terpanjang di seluruh Indonesia. Pada masa perang gerilya tersebut 1946, Gubernur Militer Aceh, T. Daud Beureuh, mengangkat Rakoetta S.B. sebagai Bupati Pentahbiran Militer 1946-1949.

Perjuangan rakyat tanpa pamrih itu diketahui oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat, antara lain pada waktu itu Wakil Presiden Mohammad Hatta. Menjelang hari Agresi Militer Belanda 1, 21 Juli 1947, Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah berada di Pematang Siantar dalam rangka acara kunjungan ke Sumatera Timur, direncanakan mengadakan rapat di Berastagi , 29 Juli 1947, namun terpaksa dibatalkan, sebab Belanda telah mulai menghadang melalui Tebing Tinggi ingin menangkap Wakil Presiden. Sejalan dengan undangan Bupati Karo, Rakoetta S.B. kepada rombongan Wakil Presiden agar datang ke Berastagi, maka Wakil Presiden merencanakan untuk mengadakan rapat umum di Kabanjahe dengan Gubernur Sumatera Utara, Teuku Hasan. Namun rapat umum tidak dapat dilaksanakan karena sudah sangat terlambat. Kira-kira pukul dua pagi setelah makan sahur, Bupati Karo Rakoetta S.B dating ke Grand Hotel Berastagi menemui Wakil Presiden, memberitahukan agar segera meninggalkan Berastagi dan Kabanjahe melalui Merek dan terus ke Sibolga sebab Belanda telah sampai di Pematang Siantar. Rakoetta S.B. mengirim pemuda-pemuda Karo ke dua jurusan, jurusan Pematang Siantar dan jurusan Medan dengan membawa sumpit beracun Karo (eltep). “Apabila mereka di tengah jalan menemui rombongan tentara Belanda menuju kemari, langsung disumpit dengan tiada mengenal damai” kata Bupati Karo, Rakoetta S.B. (Mohammad Hatta, Menuju Gerbang Kemerdekaan (buku 3), hal.171-173). Setiba di Bukit Tinggi atas rasa penghormatan terhadap masyarakat Karo, Hatta menulis sebuah surat pujian kepada masyarakat Karo atas perjuangan dan semangat rela berkorban.

Setelah melalui perjuangan bersama rakyat Karo, Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Mendagri, 20 Januari 1954, No. U.P. 7/3/43, mengangkat Rakoetta Sembiring Brahmana sebagai Bupati Asahan. Karena kekosongan pemimpin pemerintahan di Tanjung Balai maka Rakoetta S.B. juga merangkap sebagai Walikota Tanjung Balai selama 2 tahun (1954 – 1956 ). Juga selama menjabat sebagai Bupati Asahan, Rakoetta juga menjabat sebagai Resident Sumatera Timur (Kepala Biro Urusan Hubungan Antar Daerah Sumatera Utara) di Medan serta sebagai anggota Konstituante (MPR) Fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI).

Masa tugas pemerintahan dilanjutkan dengan adanya Surat Keputusan Mendagri 13 Juli 1959, No. U.P.15/1/26/2447, mengangkat Rakoetta S.B. sebagai Walikota Pematang Siantar. Sementara menjabat, beliau mengikuti latihan kemiliteran Pegawai Sipil yang diadakan oleh Komando Daerah Militer II Bukit Barisan. Pada 28 Januari 1964, selagi menjabat sebagai Walikota Pematang Siantar, Rakoetta S.B. meutup usia dikarenakan penyakit kanker hati.

Pada masa beliau menjabat sebagai Bupati Karo, beliau sangat dicintai dan dihargai oleh rakyat Karo karena kepemimpinan yang bijaksana, disiplin dan menjaga kebudayaan Karo dengan sangat baik. Beliau menghibur rakyat setelah mengalami masa perang yang berkepanjangan dengan seringnya mengadakan acara gendang Karo. Rakoetta S.B. sebagai pramekersa, pemersatu adat budaya dengan Gondang 5 kuta, yang terdiri dari daerah Karo, Simalungun, Tapanuli, Pak-Pak dan Dairi. Rakoetta S.B. sebagai Kepala Pemerintahan Karo dan Budayawan telah pula ‘memberi berkat’ (njujungi beras) kepada Presiden Soekarno, saat pelantikan Ulung Sitepu sebagai Gubernur Sumatera Utara, di Medan, tahun 1963.Pemerintah Daerah Pematang Siantar telah mengabadikan Rakoetta Sembiring Brahmana dengan suatu nama jalan di tengah kota Pematang Siantar. Namun di Tanah Karo, setelah penggantian beberapa kali Bupati Karo tidak ada yang tergerak untuk mengusahakan nama jalan pahlawannya tersebut. Rakoetta S.B. bukan hanya pahlawan daerah melainkan untuk seluruh Indonesia. Apakah untuk seterusnya rakyat beserta pemerintah melupakan pahlawannya yang telah berjuang demi berlangsungnya kehidupan generasi penerus bangsa yang dicintainya?