Sabtu, 20 September 2014
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Sabtu, 20 September 2014 | 10:53 WIB
Lumpur Lapindo
Muhammadiyah: Cegah Konflik Horizontal
Penulis: Anwar Hudijono | Senin, 26 September 2011 | 16:29 WIB

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: url_twitter

Filename: views/read_view.php

Line Number: 93

" show_faces="false" width="450" font="arial">
KOMPAS/ANWAR HUDIJONO Selain memblokade RT 13 dan RT 15 Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, ratusan warga dari 45 RT korban lumpur Lapindo juga memblokade rel kereta, Minggu (25/9/2011). Blokade dilakukan sebagai protes atas sikap tidak adil pemerintah yang hanya mengakomodasi RT 13, RT 15, dan RT 10 yang mendapat ganti rugi.

SIDOARJO, KOMPAS.com — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengimbau agar seluruh warga Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mencegah terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat desa itu akibat kebijakan pemerintah dalam hal pemberian ganti rugi korban lumpur Lapindo.

"Teman-teman harus sadar bahwa perjuangan itu membutuhkan energi yang besar. Membutuhkan istiqomah. Untuk itu, janganlah energi dihabiskan untuk bertengkar dengan sesama masyarakat," kata Sekretaris PWM Muhammad Najib Hamid, Senin (26/9/2011).

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terperangkap skenario pihak lain untuk melemahkan strategi perjuangan korban lumpur menuntut haknya. "Menciptakan konflik horizontal di masyarakat merupakan strategi melemahkan perjuangan," katanya.

Suasana sosial di Desa Mindi kini tegang dan panas antara warga tiga RT yang akan mendapat ganti rugi dengan 18 RT yang tidak terkomodasi. Dari 21 RT di desa itu hanya 3 yang akan diakomodasi dalam Peraturan Presiden tentang ganti rugi korban lumpur Lapindo, yaitu RT 10, RT 13, dan RT 15.

Suasana panas dan tegang tercermin dari spanduk yang dipasang di tengah jalan berbunyi: 3 RT mendapat ganti rugi, Mindi Banjir Darah. Blokade terhadap tiga RT itu hingga kini belum dibuka sehingga warga 3 RT tidak bisa mengakses keluar dengan kendaraan bermotor.

Pemilihan RT yang mendapat ganti rugi memang dirasa sangat aneh. Seperti RT 9 dan RT 11 yang sederet dengan RT 10 di pinggir tanggul waduk lumpur Lapindo. Kondisi kerusakan mereka serupa, bahkan RT 12, 11, kondisinya lebih parah dibanding RT 15 yang letaknya lebih jauh dari tanggul waduk Lapindo.

Editor :
Marcus Suprihadi