MATARAM, KOMPAS.com--Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memfungsikan kembali krama adat atau lembaga adat yang dianggap efektif  mencegah konflik sosial kemasyarakatan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB Ridwan Hidayat mengemukakan hal itu kepada wartawan di Mataram, Sabtu.

"Untuk memfungsikan krama adat itu terlebih dahulu didiskusikan manfaat dan dampaknya dalam rapat koordinasi (rakor) adat yang dijadwalkan awal Desember mendatang," ujarnya.

Hidayat mengatakan rakor adat itu antara lain membahas peran lembaga adat untuk mencegah konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia mengatakan para tokoh adat akan diberi ruang menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat melalui program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kesadaran akan nilai-nilai luhur bangsa akan mencegah timbulnya berbagai konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat terutama di wilayah NTB yang sarat konflik sosial.

"Rakor adat yang digelar nanti merupakan kegiatan pertama yang akan diawali dengan adat Sasak di Pulau Lombok. Para tokoh adat yang dilibatkan sekitar 35 orang," katanya.

Menurut Hidayat komunitas di luar tokoh adat juga dilibatkan dalam rakor adat itu namun bertindak sebagai pembicara seperti dari unsur kepolisian, kejaksaan dan kehakiman serta pemerintah daerah.

Rakor para tokoh adat se-Pulau Lombok merupakan bagian dari program pengembangan wawasan kebangsaan di Bakesbangpoldagri NTB yang didanai APBD NTB tahun anggaran 2009.

Program pengembangan kebangsaan itu merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

"Dengan berkumpulnya para tokoh adat dalam rakor itu diharapkan berbagai konflik sosial dan masalah sosial lainnya dapat dicegah," katanya.