JAKARTA,JUMAT - Bank Tabungan Negara (BTN) beranggapan hunian bersubsidi masih layak secara bisnis. BTN mengalokasi Rp 3,8 triliun dari dari total kredit 2008 sebesar Rp 10 triliun, ditujukan bagi KPR bersubsidi. "Meski Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) menginginkan BTN sebagai ujung tombak pembiayaan hunian bersubsidi, akan tetap pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan bisnis," kata Direktur Utama Iqbal Latanro seperti dikuti[ Antara di Jakarta, Jumat (11/4).
Iqbal menjamin, penyaluran kredit subsidi bukan semata-mata pertimbangan politis, akan tetapi BTN masih menganggap sebagai peluang pasar yang sejauh ini belum ada bank yang menggarap. Dia mengakui, apabila subsidi yang disediakan pemerintah 2008 tinggal Rp 298 miliar karena dari alokasi Rp 600 miliar digunakan untuk menalangi tunggakan tahun 2007.
Ia melihat pemerintah akan menepati janjinya untuk menyediakan kekurangannya dari dana APBN Perubahan. Oleh karenanya BTN berani mematok target KPR subsidi lebih tinggi untuk 2008, kata Iqbal. "Kami juga sudah punya bocoran bahwa pemerintah akan menambah alokasi subsidi 2008 melalui APBN Perubahan," ujarnya optimis.
BTN sendiri untuk kredit perumahan yang menjadi bisnis intinya dari target yang disiapkan Rp 10,04 triliun setidaknya sampai dengan Maret 2008 telah terealisasi Rp 2,3 triliun. Sedangkan untuk RSH pada posisi yang sama telah direalisasikan Rp 835,4 miliar dengan jumlah rumah sebanyak 20.817 unit.
Iqbal mengatakan, BTN belajar pengalaman di masa lalu untuk tidak menunggu alokasi subsidi melainkan mengambil inisiatif untuk menyalurkan subsidi sesuai aturan yang berlaku baru ditagihkan kepada pemerintah. "Ini agar jangan sampai menimbulkan subsidi perumahan berkesan ada atau tidak ada (on/off) sehingga muncul ketidapastian dari pengembang dalam membangun RSH maupun Rusunami," kata Iqbal.
Ia mengatakan, BTN tahun ini juga akan mulai melaksanakan sekuritisasi aset yang selama ini belum pernah berjalan.Sekuritisasi aset ini untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan. "Rencananya kami akan menggunakan fasilitas Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) karena prasarananya sudah mendukung," ujarnya lagi.
Iqbal juga menyampaikan, sejalan dengan rencana sekuritisasi aset, BTN juga tetap menjalankan kerjasama dengan PT.Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk membeli aset KPR. Justru, menurut Iqbal, dengan PT.SMF sudah memasuki tahap due diligence (uji tuntas) untuk melakukan peringkat terhadap aset KPR miliknya senilai Rp400 miliar bekerjasama dengan Moody’s.
